TANJUNG REDEB– Pemerintah Kabupaten Berau (Pemkab) diminta segera membenahi kawasan kumuh yang tersebar di pesisir pantai seperti Segah, Kelay dan masih banyak lagi kawasan lainnya. Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPRD Berau, Andi Amir.
Diakuinya, pihaknya menggelar rapat kerja dengan Dinas Perumahan dan Permukiman. Dalam agenda tersebut, kata dia, pihaknya menyerukan agar kawasan kumuh segera dibenahi.
“Seperti Segah, Kelay dan berbagai bagian pantai. Dengan adanya kawasan kumuh tersebut, tentunya Berau belumlah maju. Pertama, membenahi infrastruktur dasar,” jelasnya, Sabtu (29/10/2022).
Tidak hanya kawasan pesisir, menurut Andi Amir, kawasan perkotaan, seperti Desa Bugis, juga harus diperhatikan. Mengutip keterangan dari Kantor Perkim disebutkan bahwa pada tahun 2022 direncanakan pengentasan permukiman kumuh di perkotaan.
“Jadi fokus di perkotaan dulu. Saya tidak tahu persisnya, tapi sepertinya pengentasan akan mulai bergerak ke daerah di luar empat kecamatan terdekat pada 2023, seperti pesisir dan kecamatan Segah,” jelasnya.
Politisi Golkar itu melanjutkan, pihaknya juga memantau upaya lembaga tersebut, seperti membangun rumah layak huni atau memperbaiki rumah milik warga.
“Kami juga menunggu sampai sejauh mana pelonggaran ini. Tapi saya berharap 2024 bisa selesai,” katanya.
Dia menekankan, pengentasan permukiman kumuh harus dilakukan dengan menerapkan pendekatan pro-poor, jobs and growth.
Ia menjelaskan, pro-poor adalah cara pemerintah memberikan perlindungan dan penegasan melalui bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi kebutuhan dasar dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat miskin. Pro job merupakan upaya untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin. Sedangkan pro-growth adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi yang mampu memperluas kesempatan kerja di sektor formal.
“Ini skemanya sederhana. Dengan kondisi ekonomi yang baik, saya yakin tidak akan ada lagi permukiman kumuh,” pungkasnya. (Dez / Avv)
Terkait
Source: news.google.com
/data/photo/2022/10/15/634a0799ac66a.jpg?resize=390,220)