Poin Penting Perbaikan Usulan Wakil Presiden Komisi X DPR RI – Persib Bandung dan Jabar Sports News Online
Peristiwa Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang ini merupakan tragedi kemanusiaan, harus menjadi pembelajaran dan evaluasi bersama. Berdasarkan temuan penyelidikan Tim Pencari Fakta Independen Gabungan (TGIPF) yang dibentuk pemerintah, berbagai pihak harus bertanggung jawab atas kelalaian yang diverifikasi.
Kanjuruhan menjadi lokasi pembantaian suporter setelah polisi menembakkan gas air mata. Itu adalah bentuk kesalahan prosedur operasi standar (SOP) jika mengacu pada statuta FIFA. Untuk kejadian ini, semua pihak harus mengevaluasi diri terkait dengan penyelenggaraan pertandingan.
Dede Yusuf Macan Effendi, Wakil Presiden Komisi X DPR RI, mengatakan ini saat yang tepat bagi semua klub untuk melakukan kajian menyeluruh. Pembenahan terkait penyelenggaraan pertandingan sebenarnya harus menghormati hak-hak penonton yang datang ke stadion sesuai dengan UU No. 11 tahun 2022 tentang olahraga.
“Ini merupakan dorongan untuk memajukan adik-adik kita, karena perempuan dan keluarganya berhak untuk merasa aman, nyaman dan aman saat menonton stadion. Karena sepak bola itu hiburan, bukan kuburan,” kata Dede Yusuf dalam diskusi media dan aspirasi, Sabtu (29/10/2022) di sebuah kafe di Jl Ir H Juanda.
Aspek yang harus dibenahi mulai dari manajemen audiens. Hal ini sesuai dengan aspirasi yang muncul jika proses pergeseran audiens yang biasanya tradisional ke audiens yang lebih modern saat ini sedang berlangsung.
Seperti yang terjadi di kalangan suporter Persib Bandung, mereka yang mulai menerima mekanisme tiket online demi keamanan dan kenyamanan suporter mereka di stadion saat menonton Persib. Dengan demikian mekanisme tersebut dimodifikasi untuk mengakali agar insiden tewasnya boboh di Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada laga pramusim Piala Presiden 2022 tidak terulang kembali.
“Yang perlu dibenahi mulai dari manajemen penonton, dua standar operasional prosedur (SOP) yang perlu diteruskan ke pemerintah, penyelenggara pertandingan dan keamanan,” jelasnya.
Terakhir, harus ada pengecekan di stadion-stadion di Indonesia tentang kelayakan penyelenggaraan pertandingan dalam skala tertentu. Verifikasi ini dapat dilakukan oleh PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai operator dan dibantu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perencanaan Wilayah (PUPR) yang dibina oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
“Ini juga yang menjadi dorongan untuk meminta liga mengevaluasi dan memverifikasi bahwa stadion bisa dibuat oleh PSSI, Menteri PUPR, PSSI atau PT liga selaku penyelenggara dan Kementerian Pemuda dan Olahraga,” kata Dede Yusuf.
Source: news.google.com
